PKS Manuver dari koalisi Prabowo

Manuver PKS di Pusaran Koalisi Prabowo

LaptopQQ - Koalisi partai-partai politik yang mendukung Jokowi telah menyetujui nama calon wakil presiden untuk dipromosikan. Di pojok lain, parpol yang mendukung Prabowo Subianto masih bersikeras meminta kursi RI-2.

Bahkan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganggap berpantang atau tidak bertindak dalam pemilihan presiden 2019 jika kadarnya tidak terpilih sebagai calon wakil presiden oleh Prabowo Subianto.

"(Abstention) adalah salah satu pilihan yang mungkin diambil jika memang situasinya tidak memungkinkan," kata Direktur PKS Pencapresan Suhud Alynudin ketika dihubungi, Rabu, 1 Agustus 2018.

Ia menegaskan, PKS tidak membuat opsi untuk berkoalisi dengan Jokowi. Karena alasan ini, PKS lebih memilih tidak ikut pemilihan presiden 2019 jika kadernya tidak menjadi wakil presiden wakil Prabowo.

"Garis kebijakan PKS tidak membuka opsi koalisi dengan Pak Jokowi," katanya kepada Liputan6.com.

Suhud juga mengungkapkan adanya kesepakatan antara Prabowo dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie bahwa dalam pemilihan presiden 2019, Gerindra membawa calon presiden dengan sosok wakil presiden dari internal PKS.

"Berdasarkan itu, penambahan anggota koalisi Demokrat atau PAN harus memperhatikan aspek ini," kata Suhud.

Prabowo, lanjutnya, harus berkomitmen pada perjanjian PKS untuk mendapatkan posisi wakil presiden. Kehadiran Demokrat diminta untuk tidak mengganggu kenyamanan Gerindra-PKS yang telah terbentuk sebelumnya.

"Ini harus ditanggapi secara serius oleh keinginan rakyat. Ini tidak bisa dianggap sebagai lelucon. Karena jika ini tidak ditangani dengan tepat maka bisa menjadi blunder bagi Pak Prabowo dan Gerindra," kata Suhud.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai bahwa rencana PKS untuk abstain atau tidak bertindak pada pemilihan presiden 2019 hanyalah bagian dari strategi politik. Wacana abstensi itu digulirkan oleh PKS jika kadernya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden oleh Prabowo Subianto.

"Ya, setiap pihak memiliki strategi, beberapa menggunakan strategi abstensi. Tapi saya pikir itu hanya bagian dari strategi," kata Hasto.

Koalisi pendukung Prabowo dianggap belum solid. Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan melihat bahwa masih ada kemungkinan bahwa koalisi Prabowo akan pecah. Menurut dia, PKS bisa kembali ke tubuh karena tidak bisa dialokasikan ke wakil presiden.

"PKS mungkin mengambil sikap untuk tidak bergabung dengan Prabowo jika wakil presiden bukan dari PKS," kata Djayadi, Jumat, 3 Agustus.

PKS menginginkan Ketua PKS, Salim Segaf Aljufrie, yang direkomendasikan oleh para ahli GNPF untuk menjadi wakil presiden. Bahkan, Direktur PKS Pencapresan Suhud Aliyudin mengatakan bahwa partainya bisa membuka opsi untuk menjauhkan diri dari Pilores 2019 jika Prabowo tidak memilih kader PKS sebagai wakil presiden.

Sebaliknya, Djayadi menilai, jika Prabowo lebih memilih kader PKS sebagai wakil presiden, Partai Demokrat tidak akan total dalam memenangkan Prabowo. "Demokrat mungkin memainkan peran minimal jika AHY tidak digunakan sebagai wakil presiden," katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, menganggap Partai Demokrat memiliki agenda politik untuk mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Pengamanan politik AHY untuk sejumlah daerah dan keseimbangan besar-besaran di berbagai bagian negara adalah indikasi kuat dari agenda itu," kata Said.

Penilaian, kata Said, diperkuat oleh pernyataan para elit Demokrat yang terus berbicara tentang peluang bagi AHY untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Oleh karena itu, sangat tidak logis jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa dia dalam koalisi dengan Gerindra tanpa mengusulkan nama AHY sebagai wakil presiden.

"Agenda untuk melaksanakan AHY sebagai wakil presiden tentu tidak bisa dilakukan secara pasif, tetapi harus disertai dengan proses komunikasi yang intens dengan kandidat presiden dan partai politik lainnya," kata Said.

BACA JUGA : Jokowi : Deklarasi Cawapres Sore ini atau Besok